DengarInfo — Indonesia mendorong negara-negara di kawasan untuk mempertahankan kerja sama dan komunikasi sebagai upaya mencegah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan (LCS).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengatakan kebiasaan bekerja sama yang telah dibangun negara-negara di kawasan selama puluhan tahun perlu dipertahankan. Menurut dia, komunikasi yang terjaga dapat membantu membangun kepercayaan sekaligus mengelola berbagai perbedaan di LCS.

"Yang penting adalah mempertahankan habit of cooperation atau kebiasaan bekerja sama yang telah kita bangun sejak 1990," ujar Havas dalam rangkaian pertemuan mengenai Laut China Selatan di Jakarta, dikutip Senin (5/10/2026).

Havas juga menekankan pentingnya Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai salah satu kerangka hubungan negara-negara di kawasan. Kerangka tersebut, menurut dia, dapat mendukung penyelesaian perbedaan secara damai.

Namun, Havas menilai kerja sama tidak cukup hanya dibahas dalam forum diplomatik. Dialog perlu diwujudkan melalui proyek konkret yang dapat meningkatkan kepercayaan di antara negara-negara yang memiliki kepentingan di LCS.

"Dialog perlu diterjemahkan menjadi proyek-proyek konkret yang dapat menjadi confidence-building measures," katanya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga komunikasi tetap konstruktif sekaligus mengurangi risiko meningkatnya ketegangan yang berpotensi memicu konflik.

Dalam rangkaian pertemuan itu, para peserta juga membahas isu lingkungan laut dan pesisir, kerja sama maritim berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, serta langkah-langkah praktis untuk mengelola potensi konflik.

Salah satu bidang yang dibahas adalah coastal spatial planning atau perencanaan ruang pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir melibatkan berbagai kepentingan, antara lain perikanan, pelabuhan, pelayaran, konservasi, pariwisata, energi, pertahanan, dan permukiman.

Karena itu, pengelolaan ruang pesisir secara terintegrasi dinilai dapat menjadi salah satu bidang kerja sama untuk mengurangi potensi tumpang tindih kepentingan.

Dalam pertemuan tersebut, tiga proyek kerja sama baru turut disepakati. Dua proyek diusulkan oleh Vietnam, sedangkan satu proyek lainnya berasal dari Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada 27–30 September 2026 itu diikuti 85 akademisi, perwakilan lembaga pemikir pemerintah, serta individu dari China, Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Chinese Taipei.