Diduga Rekayasa BAP, Penyidik Polsek Cilandak Disorot Publik Usai Video Viral

 Dengarinfo— Dugaan rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh oknum penyidik di Polsek Cilandak menjadi perhatian luas publik setelah sebuah video perdebatan antara warga dan penyidik beredar viral di media sosial. Peristiwa tersebut memantik kekhawatiran masyarakat soal integritas proses penegakan hukum di tingkat kepolisian sektor.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar sejak akhir pekan lalu, tampak seorang warga yang berstatus saksi menolak menandatangani BAP karena menilai isi dokumen tidak sesuai dengan keterangan yang ia sampaikan. Warga tersebut mempersoalkan adanya uraian mengenai barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, sementara perkara yang ia pahami sejak awal adalah dugaan penganiayaan.

Situasi dalam video terlihat memanas. Saksi berulang kali mempertanyakan alasan dimasukkannya unsur narkotika ke dalam BAP, sementara oknum penyidik yang bersangkutan tampak tersudut oleh keberatan tersebut. Dalam salah satu potongan dialog yang kemudian menjadi sorotan, terdengar kalimat, “Sini, Pak, berkasnya. Saya sobek saja,” yang memicu reaksi keras dari warganet karena dinilai tidak mencerminkan kehati-hatian dalam memperlakukan dokumen resmi negara.

Video itu dengan cepat menyebar melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan singkat. Banyak warganet menyuarakan kekhawatiran bahwa praktik semacam ini, bila benar terjadi, berpotensi merugikan warga dan mencederai asas keadilan dalam proses hukum. Sebagian pihak bahkan menilai peristiwa tersebut sebagai contoh nyata ketimpangan relasi kuasa antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Menanggapi viralnya video tersebut, kepolisian memberikan klarifikasi. Pihak Polsek Cilandak menyatakan bahwa peristiwa itu saat ini tengah ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Dua anggota penyidik yang terekam dalam video telah dimintai keterangan untuk dilakukan pemeriksaan etik dan prosedural.

Kasi Humas Polsek Cilandak menjelaskan bahwa perkara yang menjadi latar belakang pemeriksaan saksi tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum meningkat ke tahap penyidikan. Artinya, proses pengumpulan keterangan dan verifikasi fakta masih berjalan. Ia juga menegaskan bahwa saksi dalam video tersebut bukan berstatus sebagai tersangka.

Menurut penjelasan kepolisian, perbedaan persepsi terkait isi BAP diduga terjadi karena adanya lampiran atau bagian administratif yang belum final. Namun demikian, kepolisian mengakui bahwa setiap keterangan saksi harus dicatat secara akurat dan hanya berdasarkan apa yang benar-benar disampaikan oleh saksi, tanpa penambahan atau pengurangan fakta.

Di luar klarifikasi resmi, sejumlah pengamat hukum menilai kasus ini penting untuk dibuka secara transparan. BAP merupakan dokumen fundamental dalam sistem peradilan pidana, karena menjadi dasar bagi jaksa dan hakim dalam menilai suatu perkara. Kesalahan atau manipulasi dalam BAP, baik disengaja maupun akibat kelalaian, berpotensi berdampak serius terhadap nasib hukum seseorang.

“Penandatanganan BAP bukan formalitas. Itu adalah pernyataan bahwa isi dokumen benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan saksi atau terlapor,” ujar seorang praktisi hukum pidana yang dihubungi terpisah. Ia menambahkan, penolakan saksi untuk menandatangani BAP justru menunjukkan sikap kritis dan kehati-hatian yang patut diapresiasi.

Kasus ini juga kembali membuka diskusi lama tentang perlunya penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum. Di era keterbukaan informasi dan media sosial, tindakan aparat di ruang pemeriksaan pun dapat dengan mudah terekspos ke publik, menuntut standar profesionalisme yang lebih tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, Propam Polda Metro Jaya masih mendalami kronologi kejadian dan memeriksa pihak-pihak terkait. Kepolisian menyatakan akan menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka setelah proses internal selesai. Publik kini menanti, apakah kasus ini akan berujung pada sanksi etik semata atau berlanjut ke proses hukum yang lebih jauh.

Peristiwa di Polsek Cilandak ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap penegak hukum dibangun dari hal-hal mendasar: kejujuran, ketelitian, dan penghormatan terhadap hak warga negara dalam setiap tahap proses hukum.