Eks Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba, Jalani Penempatan Khusus dan Belum Ditahan

Dengarinfo - Status hukum mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, menjadi sorotan publik setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, namun belum dilakukan penahanan secara formal. Perkembangan ini pertama kali ramai diberitakan oleh BeritaSatu dan memicu beragam pertanyaan terkait mekanisme penanganan perkara yang melibatkan perwira aktif kepolisian.

Penetapan tersangka terhadap Didik dilakukan setelah penyidik menemukan sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan di kediamannya. Dari hasil penggeledahan tersebut, aparat menyita beberapa jenis narkotika, antara lain sabu, ekstasi, alprazolam, serta ketamin. Temuan ini menjadi dasar peningkatan status hukum yang bersangkutan dari terperiksa menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika. Meski demikian, hingga saat ini ia belum ditempatkan dalam rumah tahanan sebagaimana lazimnya tersangka kasus serupa.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa yang bersangkutan tengah menjalani penempatan khusus atau patsus sebagai bagian dari proses internal. Penempatan khusus tersebut dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagai langkah penegakan disiplin dan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi. Dalam mekanisme internal kepolisian, patsus merupakan bentuk pembatasan yang bersifat administratif sembari menunggu hasil pemeriksaan etik dan proses pidana berjalan paralel.

Di sisi lain, proses penyidikan perkara pidana tetap ditangani oleh Bareskrim Polri. Penyidik menyatakan bahwa penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Penahanan, menurut penjelasan aparat, merupakan kewenangan penyidik berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif, termasuk ancaman pidana, kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Dalam konteks ini, penyidik masih melakukan pendalaman sebelum menentukan langkah lanjutan.

Kasus ini turut menyita perhatian publik karena melibatkan seorang perwira yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres di Kota Bima. Sebagai pejabat penegak hukum di daerah, posisi tersebut memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, proses hukum terhadap Didik dinilai menjadi ujian transparansi dan konsistensi institusi dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Sejumlah kalangan mendorong agar proses penanganan perkara dilakukan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penegasan mengenai pemisahan antara proses etik dan proses pidana juga menjadi perhatian, mengingat keduanya memiliki konsekuensi berbeda. Proses etik dapat berujung pada sanksi disiplin atau pemberhentian, sementara proses pidana berpotensi menghadirkan ancaman hukuman penjara sesuai ketentuan undang-undang narkotika apabila terbukti bersalah di pengadilan.

Hingga kini, status tersangka terhadap Didik tetap berlaku dan pemeriksaan terus berjalan. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan akuntabel. Publik pun menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penahanan, pelimpahan berkas perkara, serta perkembangan proses sidang etik di internal kepolisian.