JPU Minta Izin Hakim Sita Rumah Nadiem di Dharmawangsa, Kuasa Hukum Ajukan Keberatan

Dengarinfo — Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk memperoleh izin penyitaan terhadap rumah milik Nadiem Anwar Makarim yang berlokasi di kawasan Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Permohonan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perangkat Chromebook dan layanan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sidang perkara tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap pokok perkara. Dalam persidangan, JPU menyampaikan bahwa permohonan penyitaan aset diajukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya untuk mengamankan barang yang dinilai relevan dengan proses pembuktian serta potensi pemulihan kerugian negara.

Menurut JPU, penyitaan aset bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman awal, melainkan sebagai langkah hukum yang diatur dalam hukum acara pidana untuk memastikan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tidak dialihkan atau berubah status selama proses persidangan berlangsung.

Namun demikian, majelis hakim belum memberikan keputusan atas permohonan tersebut. Hakim menyatakan akan terlebih dahulu mendengarkan tanggapan dari pihak penasihat hukum terdakwa sebelum menentukan sikap atas permintaan penyitaan yang diajukan JPU.

Kuasa hukum Nadiem dalam persidangan secara tegas menyampaikan keberatan. Pihak pembela berpendapat bahwa penyitaan terhadap aset pribadi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan jelas mengenai keterkaitan langsung antara aset tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Menurut penasihat hukum, hingga saat ini belum terdapat uraian yang komprehensif mengenai hubungan kausal antara rumah yang dimohonkan untuk disita dengan aliran dana atau keuntungan yang bersumber dari perkara tersebut.

Selain itu, kuasa hukum juga menyoroti aspek perhitungan kerugian negara yang dinilai belum dipaparkan secara rinci dalam persidangan. Mereka menilai, kejelasan nilai dan konstruksi kerugian negara merupakan elemen penting sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penyitaan aset milik terdakwa.

Dalam sidang yang sama, majelis hakim juga mengabulkan permohonan terdakwa untuk bepergian ke luar negeri guna menjalani perawatan medis. Meski demikian, hakim menegaskan bahwa izin tersebut diberikan dengan tetap memperhatikan kewajiban hukum terdakwa serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Sementara itu, permohonan lain terkait status penahanan masih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim.

Perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan layanan CDM ini menjadi perhatian luas publik karena menyangkut kebijakan pengadaan teknologi pendidikan berskala nasional dengan nilai proyek yang besar. Jaksa dalam dakwaannya menyebut adanya potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah, meskipun angka tersebut masih akan diuji melalui pembuktian di persidangan.

Kasus ini juga dinilai penting karena akan menjadi preseden dalam penegakan hukum terhadap kebijakan pengadaan berbasis teknologi di sektor pendidikan, sekaligus menguji sejauh mana akuntabilitas pejabat publik dalam pengambilan keputusan strategis.

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung menyatakan tetap menghormati proses persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilai dan memutuskan permohonan penyitaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Majelis hakim dijadwalkan akan kembali membuka sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan tanggapan lanjutan para pihak sebelum mengambil keputusan atas permohonan izin penyitaan aset yang diajukan oleh JPU.