Keraton Solo Kembali Bergejolak, Penyerahan SK Menteri Kebudayaan Diwarnai Adu Mulut dan Penolakan Terbuka

Dengarinfo─ Suasana di Keraton Kasunanan Surakarta kembali diliputi ketegangan pada Minggu, 18 Januari 2026. Acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan yang semula dirancang sebagai agenda resmi justru berubah menjadi ajang adu mulut terbuka antara dua kubu internal keraton. Ketegangan itu terjadi di hadapan tamu undangan dan pejabat negara, mencerminkan konflik berkepanjangan yang hingga kini belum menemukan titik temu.

SK tersebut diserahkan langsung oleh Fadli Zon kepada KGPA Tedjowulan, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Surakarta. Pemerintah menyatakan penunjukan ini dilakukan demi menjamin keberlangsungan tata kelola keraton sebagai warisan budaya nasional di tengah situasi internal yang terus bergejolak.

Sejak sebelum acara dimulai, suasana di dalam kompleks keraton sudah terasa panas. Sejumlah abdi dalem dan anggota keluarga keraton dari dua kubu yang berselisih terlibat perdebatan sengit. Suara protes terdengar keras dan emosi sempat memuncak hingga terjadi dorong-dorongan ringan. Aparat keamanan yang berjaga segera mengambil langkah pengamanan dengan membatasi akses ke area pendapa dan membentuk barikade untuk mencegah bentrokan meluas.

Meski diwarnai kegaduhan, prosesi penyerahan SK tetap dilanjutkan. Dalam sambutannya, Fadli Zon menegaskan bahwa keputusan kementerian tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu kubu, melainkan sebagai langkah administratif agar pengelolaan cagar budaya Keraton Surakarta tidak terhenti akibat konflik internal. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan aset budaya nasional tetap terawat, terlindungi, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Namun penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan penolakan. Kubu yang menentang penunjukan Tedjowulan secara terbuka menyampaikan keberatan dan menilai keputusan menteri diambil tanpa melibatkan seluruh unsur keluarga keraton. Mereka menyebut penetapan SK cacat prosedur dan berpotensi melanggar tata adat yang selama ini dijunjung. Bahkan, pihak penolak menyatakan kesiapan untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat keputusan Menteri Kebudayaan.

Konflik di Keraton Solo sendiri telah berlangsung lama dan berulang kali mencuat ke ruang publik. Perselisihan mengenai kepemimpinan, legitimasi adat, dan kewenangan pengelolaan keraton menjadi sumber utama ketegangan. Wafatnya pemimpin sebelumnya justru memperuncing perbedaan pandangan, sehingga setiap keputusan baru kerap memicu resistensi dari salah satu pihak.

Hingga Minggu sore, situasi di dalam kompleks Keraton Surakarta dilaporkan mulai kondusif, meski aparat keamanan masih disiagakan. Polemik terkait penyerahan SK dan masa depan pengelolaan keraton diperkirakan belum akan berakhir dan berpotensi berlanjut ke ranah hukum.