pemerintah waspadai karhutla di enam provinsi, 43 helikopter disiagakan

Dengarinfo - Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi di tengah ancaman El Nino kuat. Sebanyak 43 helikopter disiagakan untuk mendukung operasi penanganan karhutla, sementara 10 hingga 15 pesawat fixed-wing disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan enam provinsi yang menjadi perhatian pemerintah adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Djamari, kondisi karhutla di enam provinsi tersebut hingga saat ini masih dapat dikendalikan. Pemerintah terus melakukan pemantauan karena kondisi cuaca berpotensi membuat kebakaran meluas dengan cepat.

"Yang kita waspadai memang ada pada enam provinsi itu, yaitu mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel," kata Djamari di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Agustus 2026.

Untuk mendukung penanganan di lapangan, pemerintah mengerahkan Satgas Udara. Hingga Senin, sekitar 43 helikopter telah disiapkan dalam operasi penanganan karhutla.

Selain helikopter, pemerintah menyiapkan 10 hingga 15 unit pesawat fixed-wing yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Operasi penanganan juga dilakukan melalui Satgas Darat dengan melibatkan personel serta berbagai peralatan.

Pemerintah membagi penanganan karhutla melalui operasi udara dan operasi darat. Kekuatan udara digunakan untuk mendukung pemadaman dari udara serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan.

Djamari mengatakan operasi udara menjadi salah satu bagian penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah. Salah satu bentuknya adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan untuk menghasilkan hujan buatan.

Namun, pelaksanaan OMC membutuhkan keberadaan awan hujan yang dapat digunakan sebagai media penyemaian. Tanpa adanya awan yang sesuai, operasi untuk menghasilkan hujan buatan tidak dapat dilakukan.

"Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif," ujar Djamari.

Menurut Djamari, pemerintah terus memantau kondisi atmosfer untuk mengetahui kemungkinan munculnya awan hujan. Apabila awan yang memenuhi persyaratan ditemukan, operasi modifikasi cuaca akan segera dilakukan.

Berdasarkan perkiraan yang disampaikan pemerintah, hingga 18 Agustus terdapat tiga atau empat hari yang berpotensi memiliki awan hujan. Kondisi tersebut akan dipantau untuk menentukan kemungkinan pelaksanaan OMC.

Djamari mengatakan pemerintah berharap awan hujan dapat ditemukan dalam periode tersebut sehingga operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan. Pemantauan kondisi cuaca dilakukan seiring dengan penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Selain operasi udara, penanganan melalui jalur darat tetap dilakukan. Personel dan peralatan dikerahkan untuk menangani titik-titik kebakaran yang ditemukan di lapangan.

Enam provinsi yang menjadi perhatian pemerintah memiliki sejumlah wilayah dengan potensi karhutla. Keenam wilayah tersebut berada di Sumatera dan Kalimantan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran di wilayah tersebut. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam operasi penanganan karena kondisi kering dapat membuat api lebih cepat menyebar.

Ancaman El Nino juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah dalam penanganan karhutla tahun ini. Kondisi tersebut membuat pemerintah meningkatkan kesiapan personel, peralatan, serta kekuatan udara.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla sepanjang 2026. Kementerian Kehutanan, BMKG, dan BNPB telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah rawan.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas areal karhutla pada Januari hingga Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Pada Maret 2026, berdasarkan analisis data lapangan, luas areal yang terbakar diperkirakan mencapai 10.175,48 hektare.

Pada Maret 2026, wilayah dengan luas karhutla tertinggi tercatat berada di Riau dengan sekitar 8.858,87 hektare. Selanjutnya Kalimantan Barat sekitar 1.134,16 hektare, Kalimantan Tengah 34,86 hektare, Nusa Tenggara Timur 32,28 hektare, dan Kepulauan Riau sekitar 37 hektare.

Kementerian Kehutanan juga mencatat adanya peningkatan jumlah hotspot pada awal 2026. Pada periode 1 Januari hingga 5 April 2026, tercatat 702 titik panas. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah hotspot tercatat sebanyak 125 titik.

Pemerintah kemudian meningkatkan dukungan operasi udara untuk mengantisipasi peningkatan karhutla. Sebelumnya BNPB menyiapkan helikopter untuk kegiatan water bombing dan patroli. Jumlah tersebut dapat ditambah apabila eskalasi karhutla meningkat.

Dalam perkembangan terbaru, jumlah helikopter yang dikerahkan dalam operasi udara mencapai sekitar 43 unit. Kekuatan tersebut digunakan untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah yang membutuhkan operasi udara.

Selain helikopter, pesawat fixed-wing juga disiapkan. Jumlahnya berkisar 10 hingga 15 unit dan dapat digunakan sesuai kebutuhan operasi di lapangan.

Operasi udara tidak hanya digunakan untuk pemadaman. Pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan OMC untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. Pelaksanaan OMC tetap bergantung pada kondisi awan yang tersedia.

Djamari menjelaskan bahwa hujan buatan tidak dapat dilakukan apabila tidak terdapat awan hujan yang sesuai. Karena itu, pemerintah melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca sebelum menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

Dalam periode hingga 18 Agustus, pemerintah memperkirakan terdapat beberapa hari yang berpotensi memiliki awan hujan. Jika kondisi tersebut terjadi, operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan.

Sementara itu, penanganan kebakaran melalui jalur darat terus dilakukan oleh personel dari berbagai kementerian, lembaga, dan institusi terkait. Satgas Darat dikerahkan bersama peralatan penanganan kebakaran untuk melakukan pengendalian di wilayah terdampak.

Djamari juga menyampaikan mengenai kesiapan anggaran untuk menangani dampak El Nino dan karhutla. Menurut dia, pemerintah telah memiliki anggaran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah belum menyiapkan anggaran tambahan secara khusus untuk menghadapi El Nino. Namun, anggaran yang telah tersedia dapat digunakan sesuai kebutuhan penanganan.

Djamari menyebut kebutuhan anggaran penanganan karhutla akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga menyatakan kesiapan untuk menyediakan anggaran apabila diperlukan dalam penanganan karhutla.

"Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap," kata Djamari.

Selain kesiapan anggaran dan kekuatan udara, pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan cuaca dan titik panas. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui wilayah yang mengalami peningkatan risiko kebakaran.

Kondisi enam provinsi yang menjadi perhatian juga terus dipantau. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi wilayah yang disebut pemerintah memiliki potensi karhutla yang perlu diwaspadai.

Djamari mengatakan kondisi di enam provinsi tersebut sampai saat ini telah dikendalikan. Namun, pemerintah tetap mempertahankan kesiapsiagaan karena kondisi cuaca dapat menyebabkan kebakaran meluas dalam waktu cepat.

Operasi udara dengan 43 helikopter menjadi salah satu bentuk kesiapan pemerintah. Helikopter tersebut dapat digunakan untuk mendukung pemadaman dari udara maupun operasi lain sesuai kebutuhan penanganan karhutla.

Pesawat fixed-wing yang disiapkan juga dapat digunakan secara insidental sesuai kondisi di lapangan. Sementara operasi darat tetap dilakukan oleh personel yang berada di wilayah terdampak.

Penanganan karhutla dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Koordinasi dilakukan untuk mengatur operasi udara, operasi darat, pemantauan cuaca, serta penggunaan anggaran.

Pemerintah juga memperhatikan kondisi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam menentukan tingkat kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Sebelumnya, BMKG memprakirakan musim kemarau 2026 datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah. Kondisi kemarau dengan curah hujan di bawah normal menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam potensi peningkatan karhutla.

Kementerian Kehutanan sebelumnya juga mencatat bahwa wilayah Riau menjadi salah satu daerah dengan luas karhutla terbesar pada awal 2026. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah juga tercatat mengalami kebakaran dalam periode tersebut.

Dalam penanganan tahun ini, operasi modifikasi cuaca telah digunakan sebagai salah satu langkah pembasahan wilayah. Operasi tersebut dilakukan dengan penyemaian bahan tertentu ke awan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan.

Pelaksanaan OMC tetap bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi persyaratan. Karena itu, operasi tersebut tidak dapat dilakukan setiap saat dan membutuhkan pemantauan kondisi atmosfer.

Di sisi lain, water bombing dilakukan menggunakan helikopter untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit ditangani dari darat. Helikopter dapat membawa dan menjatuhkan air ke lokasi kebakaran sesuai koordinasi operasi.

Jumlah helikopter yang saat ini disiapkan lebih besar dibandingkan kesiapan awal yang disampaikan pemerintah pada April 2026. Pada saat itu, BNPB menyiapkan sekitar 16 helikopter untuk water bombing dan 12 helikopter untuk patroli. Jumlah dapat ditambah apabila kondisi karhutla meningkat.

Saat ini, Satgas Udara mengerahkan sekitar 43 helikopter. Pemerintah juga menyiapkan pesawat fixed-wing sebanyak 10 hingga 15 unit sesuai kebutuhan.

Pemerintah belum menyatakan adanya kebutuhan untuk menetapkan kondisi darurat secara lebih luas. Penanganan dilakukan melalui kekuatan yang telah disiapkan dan disesuaikan dengan perkembangan kebakaran di masing-masing wilayah.

Pemantauan terhadap enam provinsi terus dilakukan. Apabila terdapat peningkatan kebakaran, kekuatan udara dan darat dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Selain penanganan kebakaran, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan. Kementerian Kehutanan sebelumnya meminta masyarakat dan perusahaan meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan api, terutama dalam kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan.

Pemerintah juga mengawasi perkembangan hotspot untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan. Data titik panas digunakan sebagai salah satu informasi dalam pemantauan potensi kebakaran.

Dalam kondisi El Nino, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan cuaca dapat memengaruhi kondisi lahan dan perkembangan api. Enam provinsi yang disebut menjadi perhatian pemerintah mendapatkan pemantauan khusus.

Djamari mengatakan pemerintah berharap dapat memanfaatkan peluang munculnya awan hujan hingga 18 Agustus untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jika awan hujan tersedia, operasi akan dilakukan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, 43 helikopter tetap disiagakan untuk mendukung operasi udara. Pesawat fixed-wing juga tersedia dalam jumlah 10 hingga 15 unit. Satgas Darat tetap mengerahkan personel dan peralatan di wilayah yang membutuhkan penanganan.

Hingga Senin, 10 Agustus 2026, pemerintah menyatakan kondisi karhutla di enam provinsi yang menjadi perhatian masih dapat dikendalikan. Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah menyiagakan sekitar 43 helikopter, 10 hingga 15 pesawat fixed-wing, serta personel dan peralatan darat untuk penanganan karhutla. Operasi modifikasi cuaca akan dilakukan apabila ditemukan awan hujan yang memenuhi persyaratan, sementara anggaran penanganan menggunakan anggaran yang telah tersedia sesuai kebutuhan di lapangan.