Abraham Samad: Reformasi Polri Baru Akan Terlihat Nyata Jika Ada Pergantian Kapolri

Dengarinfo — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyampaikan pandangan kritis terkait agenda reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepada Presiden Prabowo Subianto. Abraham menilai, reformasi Polri tidak akan berjalan secara substansial tanpa adanya pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut Abraham, reformasi kepolisian tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan politik, pembentukan satuan tugas, maupun perubahan administratif semata. Ia menegaskan bahwa langkah simbolik dan strategis berupa pergantian pimpinan tertinggi Polri justru menjadi penanda awal keseriusan negara dalam membenahi institusi penegak hukum tersebut.

“Reformasi Polri akan terasa nyata jika ada pergantian Kapolri. Kalau pucuk pimpinan tidak berubah, sulit berharap perubahan mendasar di tubuh Polri,” kata Abraham dalam pernyataannya yang disampaikan kepada Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut muncul di tengah derasnya kritik publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama terkait isu profesionalisme aparat, dugaan penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan internal, serta penanganan sejumlah kasus yang dinilai tidak transparan dan melukai rasa keadilan masyarakat.

Saat ini, jabatan Kapolri masih diemban oleh Listyo Sigit Prabowo. Abraham berpandangan bahwa figur Kapolri memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan, kultur organisasi, hingga keberanian institusi untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan internal. Tanpa perubahan di level kepemimpinan tertinggi, reformasi berisiko berhenti sebagai jargon politik belaka.

Abraham juga menyoroti bahwa problem utama Polri bukan semata persoalan struktur, melainkan budaya kekuasaan yang mengakar. Ia menilai reformasi harus menyentuh aspek mentalitas, pola relasi dengan kekuasaan politik, serta komitmen untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota kepolisian sendiri.

Dalam konteks pemerintahan baru, Abraham menyebut Presiden Prabowo memiliki momentum politik yang kuat untuk melakukan pembenahan serius terhadap institusi Polri. Dukungan publik terhadap agenda reformasi dinilai masih terbuka lebar, terutama di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan.

“Presiden punya kesempatan besar untuk mencatatkan sejarah. Reformasi Polri harus dimulai dengan langkah berani dan tegas,” ujar Abraham.

Di sisi lain, wacana reformasi Polri juga berkembang ke arah pembahasan struktural, termasuk soal posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal. Namun demikian, Abraham menilai perubahan struktural tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan perubahan kepemimpinan dan komitmen moral di internal kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Istana maupun Markas Besar Polri terkait pernyataan Abraham Samad tersebut. Meski begitu, isu pergantian Kapolri dan reformasi Polri diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, seiring tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih, profesional, dan berorientasi pada keadilan.