Indonesia Tegaskan Prinsip Ekonomi Bebas Aktif dalam Pengelolaan Mineral Kritis, Bahlil: AS Berpeluang Sama Seperti Negara Lain

Dengarinfo- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip ekonomi bebas aktif dalam mengelola sumber daya mineral kritis, termasuk nikel dan logam tanah jarang. Pernyataan ini disampaikan di tengah momentum implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu.

Dalam berbagai kesempatan, Bahlil menekankan bahwa Indonesia memberikan kesempatan investasi yang setara kepada seluruh negara, tanpa memandang latar belakang geopolitiknya. Termasuk Amerika Serikat, yang kini tengah mengintensifkan kerja sama bilateral di sektor energi dan mineral kritis. "Kita equal treatment saja. Katakanlah kalau mereka ingin melakukan investasi di Indonesia dengan critical mineral ataupun termasuk dengan nikel, kita terbuka saja. Kan negara kita negara bebas aktif," ujar Bahlil usai Rapat Terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan kedaulatan regulasi dalam negeri meskipun tengah memperkuat hubungan dagang dengan Washington. Bahlil menyatakan, setiap investor yang bermasuk ke sektor mineral kritis wajib mematuhi aturan yang berlaku, termasuk kebijakan hilirisasi yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Kita menyumbangkan equal treatment kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat. Dan kalau mereka insya Allah berminat, kita juga harus memberikan sama dengan yang lain," tambahnya.

Penandatanganan ART oleh Presiden Prabowo Subianto di Washington DC pada 19 Februari 2026 menandai babak baru dalam hubungan ekonomi bilateral Indonesia-AS. Kesepakatan tersebut mencakup komitmen transaksi energi senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp250 triliun, yang mencakup pembelian liquefied petroleum gas (LPG), crude oil, dan produk bahan bakar minyak jadi dari Amerika Serikat.

Namun di luar sektor energi, kerangka perdagangan timbal balik ini juga membuka ruang bagi investasi di sektor pertambangan, khususnya komoditas strategis yang kini menjadi rebutan global. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 40 persen pasokan global, memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi internasional.

Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan dengan AS tidak berarti Indonesia akan kembali mengekspor mineral mentah. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel, bauksit, dan konsentrat tembaga yang telah diberlakukan sejak beberapa tahun terakhir tetap berlaku. "Kita tidak akan mengekspor mineral kritis mentah ke AS, tetapi membuka peluang investasi," tegasnya.

Pemerintah Indonesia menyiapkan dua skema utama untuk memfasilitasi masuknya investor Amerika Serikat ke sektor mineral kritis. Pertama, skema kerja sama investasi langsung dalam pengembangan smelter dan fasilitas pengolahan. Kedua, partisipasi dalam proyek hilirisasi lanjutan yang menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan komponen turunan lainnya.

"Investasi diarahkan pada komoditas strategis seperti nikel, logam tanah jarang, tembaga, dan emas. Tetapi sekali lagi, ini bukan soal ekspor mentah. Pembangunan smelter merupakan syarat mutlak yang berlaku bagi seluruh investor, tanpa terkecuali," jelas Bahlil.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Indonesia secara resmi menghentikan ekspor mineral mentah sejak tahun 2023. "Tidak ada ekspor mineral mentah. Undang-undangnya tidak mengizinkan. Jika ingin membuka kembali, artinya undang-undang harus diubah," tegasnya.

Kebijakan Indonesia yang tetap pada prinsip bebas aktif di tengah persaingan kekuatan besar menunjukkan maturitas diplomasi ekonomi negara ini. Di satu sisi, Jakarta membuka diri terhadap investasi AS untuk mengurangi ketergantungan pada modal dari satu negara tertentu. Di sisi lain, pemerintah tidak ingin dianggap mengorbankan hubungan dengan mitra dagang lainnya, termasuk China yang selama ini mendominasi industri pengolahan nikel di Indonesia.

Analis menilai, pendekatan yang diambil Bahlil ini sejalan dengan strategi diversifikasi aliansi strategis Indonesia. Dengan memegang teguh prinsip equal treatment, Indonesia bisa memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alamnya sambil tetap menjaga keseimbangan hubungan internasional. "Ini bukan soal memihak AS atau China, tetapi soal bagaimana Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari potensi sumber dayanya dengan tetap menghormati hukum internasional dan regulasi domestik," kata seorang pengamat ekonomi internasional.

Dengan implementasi ART, diperkirakan akan ada peningkatan aliran investasi asing langsung dari Amerika Serikat ke sektor energi dan mineral Indonesia. Namun, keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada konsistensi Indonesia dalam menegakkan aturan main yang berlaku serta kemampuan investor AS untuk beradaptasi dengan kebijakan hilirisasi yang menjadi prioritas nasional.

Bahlil optimistis bahwa kerja sama ini akan membawa manfaat berimbang bagi kedua negara. "Kita ingin investasi yang masuk benar-benar membawa teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Bukan sekadar mengambil bahan mentah dan meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa kontribusi nyata bagi masyarakat lokal," pungkasnya.

Seiring dengan finalisasi berbagai proyek hilirisasi yang sedang berjalan, termasuk 35 proyek hilirisasi senilai 124 miliar dolar AS yang telah disiapkan pemerintah, Indonesia berharap bisa menjadi pemain kunci dalam rantai pasok mineral kritis global, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku mentah, melainkan sebagai produsen produk akhir berdaya saing tinggi.