Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Kuningan Jakarta Hampir Rampung, Pramono Target Selesai Sebelum 22 Juni 2026

Dengarinfo- Pembongkaran tiang proyek monorel mangkrak yang telah menghiasi pemandangan jalanan protokol di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, terus dikebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh proses pembongkaran struktur beton yang telah berdiri menganggur selama lebih dari satu dekade tersebut bisa rampung seluruhnya sebelum tanggal 22 Juni 2026.

Dalam acara peringatan Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah yang digelar di Taman Ayodia, Jakarta Selatan, pada Jumat 20 Februari 2026, Pramono Anung memberikan update terbaru mengenai nasib monorel yang menjadi simbol kegagalan perencanaan infrastruktur masa lalu. Dengan nada optimis namun tetap realistis, mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Joko Widodo tersebut menegaskan komitmennya untuk membersihkan Jakarta dari stigma proyek mangkrak.

"Sekarang ini Jakarta, dalam hal ini adalah Bina Marga, sedang menyelesaikan monorel untuk dicabut atau dipotong. Dan ini sudah hampir selesai sekarang monorelnya sudah selesai, mudah-mudahan sebelum tanggal 22 Juni tahun ini," ujar Pramono di hadapan ratusan warga yang hadir dalam acara tersebut.

Pernyataan tersebut menandai babak akhir dari saga panjang proyek monorel Jakarta yang telah menjadi bahan ejekan dan kritik selama bertahun-tahun. Dengan target yang jelas dan terukur, Pramono ingin menunjukkan bahra pemerintahannya berbeda dari pendahulunya yang dituduh lambat dalam menyelesaikan masalah warisan infrastruktur yang mangkrak.

Proyek monorel Jakarta merupakan salah satu contoh paling mencolok dari ambisi infrastruktur yang gagal terrealisasi di era pemerintahan sebelumnya. Rencana pembangunan sistem transportasi angkutan massa yang mengambang di atas rel ini sebenarnya telah digagas sejak era Gubernur Sutiyoso pada awal 2000-an. Namun pembangunan fisik baru benar-benar dimulai pada era Gubernur Fauzi Bowo atau yang akrab disapa Foke pada periode 2007-2012.

Pada tahun 2008, PT Jakarta Monorail atau yang kemudian dikenal sebagai PT Jakarta Urban Transportations Systems (JUTS) memulai pembangunan tiang-tiang penyangga monorel di sepanjang koridor strategis ibu kota. Tiang-tiang beton tersebut didirikan dengan janji akan membawa revolusi transportasi yang mengurangi kemacetan parah di Jakarta. Namun janji tersebut tidak pernah terwujud.

Masalah mulai muncul ketika perusahaan yang ditunjuk sebagai operator mengalami kesulitan keuangan. PT JUTS yang merupakan konsorsium antara PT Adhi Karya dengan perusahaan asing tidak mampu menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan sistem monorel sesuai jadwal. Sengketa keuangan, masalah perizinan, dan ketidakpastian regulasi membuat proyek tersebut terbengkalai.

Pada tahun 2013, Gubernur Joko Widodo yang baru menjabat memutuskan untuk menghentikan seluruh proses pembangunan monorel. Keputusan tersebut diambil setelah melihat bahwa proyek tersebut tidak feasible secara finansial dan teknis. Namun yang menjadi masalah adalah tiang-tiang yang sudah berdiri tidak ikut dihilangkan.

Tiang-tiang monorel tersebut menjadi pemandangan yang memilukan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, dan beberapa ruas jalan protokol lainnya. Struktur beton tersebut tidak hanya menjadi mata sore bagi pengguna jalan, melainkan juga menghambat pembangunan infrastruktur lainnya dan menimbulkan risiko keselamatan.

Selama lebih dari satu dekade, tiang-tiang monorel mangkrak tersebut menjadi simbol ketidakefektifan pemerintahan dalam menyelesaikan masalah warisan. Setiap pergantian gubernur selalu diiringi harapan bahra tiang-tiang tersebut akan segera dihilangkan, namun harapan tersebut berulang kali pupus.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjabat 2014-2017 sempat berencana mengubah fungsi tiang-tiang tersebut untuk kereta ringan atau light rail transit (LRT). Namun rencana tersebut ditolak oleh Kementerian Perhubungan karena struktur tiang tidak memenuhi standar keamanan untuk LRT. Opsi lain seperti mengubahnya untuk busway atau infrastruktur utilitas juga dianggap tidak feasible secara teknis maupun ekonomis.

Gubernur Anies Baswedan yang menjabat dua periode 2017-2024 juga tidak berhasil menyelesaikan masalah ini. Meski beberapa kali mengumumkan rencana pembongkaran, realisasi di lapangan sangat terbatas. Hanya sebagian kecil tiang yang berada di lokasi strategis untuk proyek lain yang dihilangkan, sementara mayoritas tiang tetap berdiri menganggur.

Pramono Anung yang dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 20 Februari 2025 menegaskan sejak awal masa jabatannya bahra penyelesaian monorel mangkrak menjadi prioritas. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, ia telah menginstruksikan Dinas Bina Marga untuk memulai proses pembongkaran secara serius.

Proses pembongkaran tiang monorel tidak semudah yang dibayangkan. Setiap tiang memiliki tinggi rata-rata 12 hingga 15 meter dengan fondasi beton yang dalamnya mencapai 8 meter di bawah permukaan tanah. Struktur tersebut dirancang untuk menahan beban kereta monorel yang beratnya puluhan ton, sehingga kekuatannya jauh melampiri kebutuhan struktur biasa.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta harus menggunakan peralatan berat khusus untuk memotong tiang secara bertahap. Crane dengan kapasitas besar dikerahkan untuk mengangkat segmen beton yang telah dipotong. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati mengingat lokasi tiang-tiang berada di tengah jalan protokol dengan lalu lintas padat.

Selain aspek teknis, ada juga aspek keselamatan dan lalu lintas yang harus dikelola. Pembongkaran harus dilakukan pada malam hari untuk mengurangi gangguan lalu lintas. Pengalihan arus dan manajemen lalu lintas menjadi tantangan tersendiri mengingat Jalan HR Rasuna Said merupakan jalur vital yang menghubungkan kawasan bisnis Sudirman dengan kawasan diplomatik Kuningan.

Biaya pembongkaran juga tidak murah. Setiap tiang diperkirakan memerlukan biaya Rp 350 juta hingga Rp 500 juta untuk pembongkaran dan pemulihan permukaan jalan. Dengan total sekitar 300 tiang yang masih berdiri, total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 105 miliar hingga Rp 150 miliar. Dana tersebut berasal dari APBD DKI Jakarta postur 2025 dan 2026.

Pramono Anung menegaskan bahwa biaya tersebut merupakan investasi untuk membersihkan citra Jakarta dan membuka peluang pengembangan infrastruktur masa depan. "Lebih mahal lagi biaya opportunity kalau kita biarkan tiang-tiang ini terus berdiri. Itu menunjukkan kita tidak serius menyelesaikan masalah," katanya dalam kesempatan terpisah.

Target penyelesaian sebelum 22 Juni 2026 bukanlah tanggal sembarangan. 22 Juni merupakan Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta yang akan diperingati dengan berbagai acara besar. Pramono ingin menyajikan Jakarta yang bersih dari monorel mangkrak sebagai kado ulang tahun kota.

"22 Juni itu hari lahir Jakarta. Saya ingin pada saat perayaan ulang tahun, kita bisa bangga bahwa Jakarta sudah bersih dari proyek mangkrak. Ini simbol komitmen kita untuk tidak lagi meninggalkan masalah kepada generasi berikutnya," tegas Pramono dengan penuh semangat.

Progres pembongkaran hingga pertengahan Februari 2026 menunjukkan hasil yang signifikan. Dari total sekitar 300 tiang, telah berhasil dibongkar 187 tiang atau sekitar 62 persen. Sisa 113 tiang masih dalam proses pembongkaran atau dalam tahap persiapan.

Koridor Jalan HR Rasuna Said yang menjadi fokus perhatian telah hampir bersih total. Tiang-tiang yang tersisa terkonsentrasi di ruas Jalan Gatot Subroto dan beberapa titik di Jalan MT Haryono. Dinas Bina Marga menargetkan seluruh tiang di HR Rasuna Said rampung akhir Maret 2026.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan detail teknis pembongkaran dalam briefing teknis kepada media. Setiap tiang dibongkar dengan metode segmental cutting menggunakan diamond wire saw atau hydraulic concrete crusher. Metode ini dipilih untuk mengurangi getaran dan debu yang bisa mengganggu struktur jalan dan bangunan di sekitarnya.

Setelah tiang dipotong, fondasi di bawah permukaan juga diekstraksi dan lubang diisi dengan material stabilisasi serta aspal baru. Proses ini memastikan permukaan jalan kembali utuh dan aman untuk lalu lintas.

Nugroho menambahkan bahwa ada tantangan khusus di beberapa lokasi di mana tiang berada sangat dekat dengan utilitas bawah tanah seperti pipa gas, kabel fiber optik, dan saluran air. Di lokasi tersebut, pembongkaran memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak dan penggunaan teknik yang lebih hati-hati.

"Ada sekitar 23 tiang yang lokasinya sangat kritis dari sisi utilitas. Untuk tiang-tiang ini kami menggunakan metode hand demolition dengan bantuan alat berat ringan. Prosesnya lebih lambat tapi lebih aman," jelas Hari Nugroho.

Selain aspek fisik pembongkaran, ada juga aspek administratif dan hukum yang harus diselesaikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan proses pengadaan lahan dan ganti rugi terkait dengan proyek monorel yang mangkrak. Beberapa gugatan dari pemilik lahan yang terdampak telah diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi.

Aspek hukum terkait dengan pembiayaan proyek monorel juga masih menjadi isu yang belum tuntas. Pemerintah DKI masih dalam proses sengketa dengan PT JUTS terkait dengan status aset dan kewajiban keuangan. Namun Pramono menegaskan bahwa pembongkaran tiang dilakukan tanpa menunggu penyelesaian sengketa hukum tersebut.

"Kami pisahkan masalah hukum dengan masalah pembongkaran. Tiang-tiang ini aset yang tidak produktif dan menjadi beban visual serta keselamatan. Wajib hukumnya untuk kita hilangkan sekarang juga. Sengketa keuangan bisa diselesaikan di meja hijau," tegas Pramono.

Pembongkaran monorel mangkrak mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Pengamat transportasi dan perencanaan kota memberikan apresiasi atas keputusan tegas ini.

Darmaningtyas, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, menilai bahra pembongkaran monorel adalah langkah yang tepat meskipun terlambat. "Seharusnya ini dilakukan 10 tahun lalu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang penting sekarang adalah pembelajaran agar tidak ada lagi proyek infrastruktur yang mangkrak di masa depan," ujarnya.

Darmaningtyas menambahkan bahra pengalaman monorel Jakarta harus menjadi pelajaran berharga untuk perencanaan transportasi masa depan. Sebelum membangun infrastruktur fisik, harus dipastikan dulu kelayakan finansial, kejelasan regulasi, dan komitmen pendanaan jangka panjang.

Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung, Heru Wijayanto, menekankan aspek urban design dari pembongkaran ini. "Tiang-tiang monorel itu bukan hanya masalah teknis, melainkan juga masalah estetika kota. Jakarta sebagai ibu kota negara berhak memiliki ruang publik yang bersih dan tidak dihiasi oleh puing-puing kegagalan," katanya.

Heru juga mengapresiasi target penyelesaian sebelum ulang tahun Jakarta. "Ini simbolisme yang kuat. Jakarta yang baru, bersih dari beban masa lalu, siap melangkah ke masa depan. Pramono memahami pentingnya narasi dalam kepemimpinan kota," tambahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik pembongkaran monorel yang dianggap menghambat investasi. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyatakan bahra tiang-tiang mangkrak menciptakan kesan bahwa Jakarta tidak serius dalam menyelesaikan masalah.

"Investor melihat detail. Ketika mereka melihat tiang-tiang monorel yang dibiarkan bertahun-tahun, mereka mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam manajemen proyek. Penyelesaian ini mengirim sinyal positif," ujar Shinta.

Dari sisi politik, pembongkaran monorel juga dianggap sebagai langkah strategis Pramono untuk membedakan diri dari pendahulunya. Analis politik dari CSIS, Arya Fernandes, menilai bahra Pramono menggunakan isu ini untuk membangun citra sebagai pemimpin yang menyelesaikan masalah, bukan hanya menciptakan visi.

"Anies dikenal dengan visi-visi besar seperti Jakarta sebagai kota global. Tapi implementasi sering tertinggal. Pramono dengan cara yang lebih rendah keyakinan tapi konkret, menunjukkan bahra dia lebih fokus pada execution," analisis Arya.

Namun Arya juga memperingatkan bahra pembongkaran monorel saja tidak cukup. "Ini adalah low hanging fruit, masalah yang mudah diidentifikasi dan populis untuk diselesaikan. Tantangan sebenarnya adalah infrastruktur yang lebih kompleks seperti integrasi transportasi, pengelolaan banjir, dan perumahan rakyat," tambahnya.

Pramono sendiri menyadari bahra pembongkaran monorel hanyalah langkah awal. Dalam pidato di Taman Ayodia, ia menguraikan visi yang lebih luas untuk infrastruktur Jakarta. Setelah monorel bersih, fokus akan diarahkan pada penyelesaian proyek LRT dan MRT yang terhambat, perbaikan jalan yang rusak, dan pengembangan transportasi berkelanjutan.

"Monorel ini simbol bahra kita bisa menyelesaikan masalah warisan. Saya ingin Jakarta menjadi kota yang tidak meninggalkan utang infrastruktur kepada anak cucu kita. Setiap proyek harus selesai, kalau tidak jangan dimulai," tegas Pramono.

Warga Jakarta yang telah lama resah dengan pemandangan tiang-tiang monorel menyambut gembira perkembangan ini. Di media sosial, berbagai unggahan menunjukkan dokumentasi pembongkaran yang mendapat respons positif dari netizen.

Akun Twitter @JakartaKita mengunggah video time-lapse pembongkaran tiang di HR Rasuna Said dengan caption "Akhirnya!!! Setelah 15 tahun, tiang monorel mulai hilang. Terima kasih Pak Pramono".

Sebuah petisi online yang menuntut pembongkaran monorel yang dibuat sejak 2019 kini ditutup dengan pernyataan kemenangan. "Tujuan kami tercapai. Terima kasih kepada semua yang mendukung dan kepada Gubernur Pramono yang menindaklanjuti," demikian pernyataan penutup petisi tersebut.

Namun ada juga suara kritis yang mengingatkan agar pembongkaran ini tidak sekadar cosmetic surgery tanpa perbaikan sistemik. Akun @UrbanJakarta menulis "Senang lihat tiang monorel dibongkar, tapi jangan lupa siapa yang bertanggung jawab atas pemborosan ini. Ada yang dipertanggungjawabkan?"

Pertanyaan tersebut mengarah pada isi akuntabilitas yang memang belum terjawab sepenuhnya. Meskipun beberapa pejabat terkait proyek monorel telah tidak menjabat, tidak ada proses hukum yang berjalan terkait dengan kegagalan proyek tersebut. Kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupika dari investasi awal dan biaya opportunity loss belum ada yang bertanggung jawab secara hukum.

Pramono ketika ditanya terkait akuntabilitas mengatakan bahwa aspek hukum sedang diproses oleh lembaga berwenang. "KPK dan BPK sudah melakukan audit dan penyelidikan. Saya tidak bisa intervensi proses hukum. Yang bisa saya lakukan adalah menyelesaikan masalah fisiknya," ujarnya hati-hati.

Dengan target yang jelas dan progres yang terukur, pembongkaran monorel mangkrak menjadi salah satu capaian konkret pertama era Pramono Anung. Bagi warga Jakarta yang telah lelah dengan janji-janji kosong, tiang-tiang beton yang runtuh satu per satu menjadi bukti bahwa perubahan memang mungkin terjadi.

Menjelang 22 Juni 2026, mata warga Jakarta akan tertuju pada proses pembongkaran yang tersisa. Apakah target akan tercapai atau akan ada penundaan lagi seperti yang sering terjadi dalam proyek pemerintah? Pramono Anung telah meletakkan reputasinya di atas meja dengan target yang jelas.

"Sebelum 22 Juni, insya Allah selesai. Saya tidak ingin Jakarta ulang tahun masih dihiasi tiang-tiang mangkrak. Itu bukan kado yang pantas untuk kota tercinta kita," tutup Pramono dengan senyum percaya diri.