Dengarinfo- Politikus PDIP yang juga Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, niat Presiden Prabowo Subianto menjadi fasilitator konflik Israel-Amerika Serikat (AS) dan Iran, perlu dikaji lebih jauh .
"Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang," kata dia dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026) .
TB Hasanuddin menilai rencana Prabowo Subianto menjadi fasilitator konflik di Teheran sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, ia mempertanyakan kesiapan serta peluang Iran menerima peran mediasi Indonesia di tengah ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel .
"Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah," katanya .
TB Hasanuddin mengurai tiga pertimbangan utama terkait niat Prabowo menjadi fasilitator. Pertama, soal penerimaan dari pihak yang berkonflik, khususnya Iran. Ia menyinggung posisi Indonesia yang dinilai bergeser ke arah AS dan Israel .
Kedua, Hasanuddin menegaskan bahwa menjadi fasilitator bukan peran simbolik. Ada konsekuensi waktu, tenaga, hingga anggaran negara yang harus dikorbankan .
"Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?" lanjutnya .
Ketiga, ia mempertanyakan secara lugas kepentingan nasional di balik langkah tersebut .
"Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional," tegas TB Hasanuddin .
Menurutnya, bila ingin mengambil peran mediasi, Indonesia justru lebih relevan fokus pada kawasan sendiri, seperti konflik perbatasan Thailand dan Kamboja .
"ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia," pungkasnya .
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan melalui akun X resmi Kementerian Luar Negeri .
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," dikutip dari akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2/2026) .
TB Hasanuddin juga mengingatkan bahwa langkah diplomasi tersebut tidak cukup hanya berbekal semangat politik luar negeri bebas aktif. Realitas geopolitik saat ini tak bisa diabaikan ^].
Menurutnya, sejarah panjang ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel, ditambah posisi Indonesia yang bergeser ke poros Barat, menjadi tantangan besar bagi keberhasilan misi mediasi .
TB Hasanuddin menambahkan bahwa fasilitator yang efektif harus memiliki posisi netral dan diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Dalam konteks ini, Indonesia perlu mengevaluasi apakah kedua syarat tersebut terpenuhi .
Pernyataan TB Hasanuddin ini menambah daftar respons dari berbagai pihak terhadap inisiatif Prabowo menjadi mediator. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga menyatakan keraguan serupa dengan menunjukkan posisi Indonesia yang tidak setara dengan AS .
Dengan adanya berbagai masukan ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan kajian mendalam sebelum mengambil langkah konkret menjadi fasilitator konflik di Timur Tengah.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tulis Komentar Anda