Polemik PBI JKN Menggema di DPR, Menkeu Tegaskan Dampak Besar Akibat Minim Sosialisasi

Dengarinfo - Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026), berlangsung dengan atmosfer yang tak sepenuhnya tenang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa kali terlihat menoleh ke arah Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, ketika isu pemutakhiran data penerima bantuan iuran (PBI) mencuat dalam pembahasan. Polemik yang berkembang di ruang publik menjadi latar kuat pertemuan tersebut.

Purbaya memaparkan bahwa pembaruan data PBI JKN dilakukan melalui mekanisme penghapusan dan penggantian peserta. Namun dalam pelaksanaannya, sekitar 11 juta peserta dinonaktifkan secara serentak. Langkah itu, menurutnya, tidak dibarengi dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Akibatnya, banyak warga baru mengetahui status kepesertaan mereka berubah ketika hendak mengakses layanan kesehatan.

Ia menekankan bahwa dari sisi anggaran, pemerintah tidak melakukan pengurangan sedikit pun. Kuota nasional PBI JKN tetap disiapkan untuk 96,8 juta jiwa, sesuai alokasi dalam APBN. Artinya, dana untuk program tersebut tetap tersedia dan tidak mengalami pemangkasan. Namun perubahan status jutaan peserta dalam waktu bersamaan memunculkan persepsi seolah-olah ada pengurangan hak atau pembatasan layanan.

Menurut Purbaya, persoalan ini lebih pada aspek komunikasi dan tata kelola data. Ketika jumlah yang terdampak mencapai jutaan orang, respons publik pun membesar. Ia mengibaratkan, jika hanya sebagian kecil yang terdampak, mungkin situasinya tidak akan berkembang menjadi kegaduhan nasional. Namun karena skalanya mencapai sekitar 10 persen dari total kuota, dampaknya terasa luas dan memicu keresahan.

“Karena jumlahnya besar dan masyarakat tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, dampaknya menjadi signifikan. Kalau hanya satu persen mungkin tidak akan seramai ini,” ujarnya di hadapan pimpinan komisi.

Lebih lanjut, Purbaya menilai penonaktifan secara mendadak dan dalam jumlah besar justru menempatkan pemerintah pada posisi yang kurang menguntungkan. Di satu sisi, anggaran PBI tetap tercantum dan dialokasikan dalam APBN. Di sisi lain, publik menghadapi kebingungan akibat perubahan data yang tidak tersampaikan dengan jelas. Situasi ini, menurutnya, menimbulkan persepsi negatif yang sebenarnya bisa dihindari apabila proses transisi dilakukan lebih terencana.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pembaruan data dan komunikasi publik. Program sebesar PBI JKN, yang menyangkut akses layanan kesehatan jutaan warga, memerlukan pendekatan yang hati-hati. Perubahan administratif, sekecil apa pun, dapat berdampak langsung pada rasa aman masyarakat terhadap jaminan kesehatan mereka.

Ke depan, Purbaya berharap mekanisme pemutakhiran data dapat dilakukan dengan tahapan yang lebih terukur, disertai pemberitahuan yang jelas kepada peserta terdampak. Dengan demikian, kebijakan teknis tidak berkembang menjadi polemik publik yang meluas, dan tujuan utama program perlindungan sosial tetap terjaga tanpa menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.