Dewan Ekonomi Indonesia Timur ( DEIT ) Dorong Kesetaraan Ekonomi di Tengah Dominasi Kebijakan Sentralistik

Dengarinfo – Di tengah arus pembangunan nasional yang selama ini cenderung berporos di pusat, Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) tampil membawa agenda strategis yaitu membangun kesetaraan ekonomi nasional melalui pendekatan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi kawasan timur Indonesia.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur masih menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Kesenjangan infrastruktur, keterbatasan akses pembiayaan, hingga distribusi investasi yang belum merata menjadi faktor utama yang memperlambat akselerasi pertumbuhan di sejumlah daerah Indonesia Timur. Dalam konteks tersebut, DEIT hadir sebagai ruang konsolidasi gagasan dan advokasi, mendorong agar kebijakan nasional tidak hanya terpusat dalam perumusan, tetapi juga merata dalam implementasi.

Salah satu pengurus pusat DEIT, saat ditemui dalam ajang Prasasti Economic Forum 2026 yang diselenggarakan di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, baru-baru ini, menegaskan bahwa sentralisasi kebijakan bukanlah sesuatu yang harus ditentang secara diametral. Menurutnya, arah kebijakan makro tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat demi menjaga stabilitas nasional. Namun, ia menekankan pentingnya keberpihakan yang lebih terukur terhadap kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan struktural.

“Kita memahami bahwa arah kebijakan makro tetap ditentukan pemerintah pusat. Namun implementasinya harus memberi ruang akselerasi bagi daerah-daerah di Indonesia Timur. Kesetaraan bukan berarti menyeragamkan, melainkan memberi dukungan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah,” ujarnya.

DEIT memandang bahwa pendekatan kebijakan yang terlalu seragam seringkali tidak efektif ketika diterapkan pada wilayah dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, lembaga ini mendorong reformulasi skema insentif investasi yang lebih adaptif, termasuk kemudahan regulasi, dukungan fiskal, serta penguatan ekosistem usaha lokal.

Sejumlah sektor menjadi fokus utama dalam agenda DEIT. Industri berbasis sumber daya alam dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Selain itu, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi maritim, serta peningkatan konektivitas logistik antarwilayah juga menjadi prioritas. Kawasan seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua disebut memiliki kekayaan sumber daya dan posisi strategis, namun masih membutuhkan afirmasi kebijakan agar mampu bersaing secara nasional maupun global.

Pengamat ekonomi regional menilai langkah DEIT sebagai bentuk konsolidasi strategis kawasan timur dalam memengaruhi arah pembangunan nasional. Selama ini, aspirasi daerah dinilai sering terfragmentasi dan tidak terintegrasi dalam perumusan kebijakan pusat. Kehadiran DEIT dipandang mampu menjadi agregator kepentingan ekonomi kawasan, sekaligus mitra dialog konstruktif bagi pemerintah.

Tidak hanya berhenti pada advokasi kebijakan, DEIT juga merancang berbagai program kolaboratif bersama pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jaringan bisnis, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun ekosistem pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semangat pemerataan, Dewan Ekonomi Indonesia Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan nasional agar tidak sekadar sentralistik dalam perumusan, tetapi juga adil dalam distribusi manfaat. Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah konkret menuju Indonesia yang lebih setara secara ekonomi, di mana denyut pertumbuhan tidak hanya terasa di pusat, tetapi juga menggema kuat di seluruh kawasan timur Nusantara.