Mentan Amran Klaim Stok Terkendali, Pedagang Bakso Mengeluh Kelangkaan daging sapi

Dengarinfo - Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa stok pangan nasional berada dalam kondisi aman menjelang periode peningkatan permintaan memunculkan pertanyaan di tengah keluhan pelaku usaha kecil di lapangan. Pemerintah menyebut cadangan komoditas strategis terkendali dan distribusi berjalan sesuai rencana. Namun di sejumlah daerah, pedagang bakso justru mengaku kesulitan memperoleh pasokan daging sapi dengan harga yang stabil.

Klaim ketersediaan stok yang disampaikan kementerian dinilai belum sepenuhnya tercermin pada kondisi riil pasar tradisional. Sejumlah pedagang menyatakan harga daging mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir dan pasokan tidak selalu tersedia setiap hari. Bagi usaha kecil dengan margin keuntungan yang terbatas, fluktuasi harga dan kelangkaan bahan baku bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha.

Situasi tersebut mendapat sorotan dari Agus Ambo Djiwa dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI yang membahas kesiapan stok pangan nasional menjelang Ramadan. Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Bulog dan ID Food, ia mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi, khususnya terkait kelangkaan daging sapi yang sebelumnya dinyatakan aman.

Agus menilai bahwa pernyataan mengenai stok yang terkendali seharusnya dibuktikan melalui stabilitas harga dan ketersediaan barang di tingkat pedagang kecil. Menurutnya, apabila keluhan terus berulang di berbagai daerah, hal tersebut mengindikasikan adanya celah dalam sistem distribusi atau pengendalian pasar yang belum terselesaikan.

Pengamat kebijakan pangan turut menilai persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan berbasis data makro yang belum sepenuhnya diuji melalui pemantauan lapangan yang memadai. Ketersediaan stok di gudang atau dalam laporan administratif belum tentu menjamin akses yang merata hingga ke pasar tradisional dan pelaku usaha mikro. Dalam konteks ini, klaim kondisi aman berpotensi dipersepsikan terlalu optimistis jika tidak diiringi transparansi data serta respons cepat terhadap gejolak harga.

Kritik juga mengarah pada konsistensi kebijakan pengendalian impor dan distribusi. Ketika pemerintah membatasi pasokan dari luar negeri demi melindungi produksi dalam negeri, kebijakan tersebut perlu disertai jaminan distribusi yang efektif agar tidak menimbulkan tekanan harga di tingkat konsumen. Tanpa keseimbangan tersebut, kebijakan protektif berisiko menjadi beban bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat luas.

Di sisi lain, kementerian menyatakan bahwa pemantauan harga dan pasokan terus dilakukan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah diperkuat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya jarak antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Jika keluhan pedagang bakso terus muncul, efektivitas pengawasan distribusi menjadi pertanyaan yang tidak dapat diabaikan.

Perdebatan ini menempatkan kebijakan pangan dalam sorotan publik. Pernyataan mengenai keamanan stok tidak cukup berhenti pada laporan administratif, melainkan harus tercermin pada stabilitas harga dan kemudahan akses bahan baku bagi pelaku usaha kecil. Dengan meningkatnya permintaan menjelang periode konsumsi tinggi, konsistensi antara klaim pemerintah dan kondisi riil pasar akan menjadi tolok ukur kredibilitas pengelolaan pangan nasional.