Pemprov Jawa Tengah tunjuk Nurkholes sebagai Plt Bupati Pemalang, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan

Dengarinfo - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal setelah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penunjukan tersebut dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu dan masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal.

Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika kepala daerah berhalangan menjalankan tugasnya karena menghadapi proses hukum. Dengan ditunjuknya Nurkholes sebagai Plt Bupati Pemalang, seluruh kewenangan administratif pemerintahan daerah untuk sementara dijalankan oleh wakil bupati agar berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas pemerintahan dapat terus berlangsung tanpa hambatan berarti.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas merupakan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan menjaga kesinambungan pemerintahan. Langkah tersebut tidak hanya dilakukan untuk menjamin kelangsungan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga untuk memberikan kepastian administrasi terhadap seluruh proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang selama bupati definitif tidak dapat menjalankan tugasnya.

Dalam arahannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta Nurkholes segera memastikan seluruh pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, pelayanan investasi, hingga berbagai layanan pemerintahan lainnya diminta tetap berlangsung normal tanpa dipengaruhi situasi hukum yang sedang dihadapi kepala daerah. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang juga diminta tetap bekerja secara profesional, menjaga netralitas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain menjaga pelayanan publik, Plt Bupati Pemalang juga diminta memastikan seluruh program prioritas pemerintah daerah tetap berjalan sesuai rencana. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan program strategis daerah diharapkan tidak mengalami keterlambatan akibat perubahan kepemimpinan sementara. Pemerintah Provinsi menilai kesinambungan program pembangunan menjadi faktor penting agar target-target pembangunan daerah tetap dapat dicapai sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Pemprov Jawa Tengah juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar tetap menjaga koordinasi lintas sektor sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami gangguan. Seluruh kepala perangkat daerah diminta menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perubahan kepemimpinan sementara tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan maupun pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.

Penunjukan Nurkholes sebagai Plt Bupati Pemalang dilakukan di tengah proses hukum yang sedang berjalan terhadap Bupati Anom Widiyantoro. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pemerasan. Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Pemalang dan sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Proses penyidikan hingga kini masih terus berlangsung dan KPK menyatakan akan mengembangkan perkara untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Seiring dengan proses penyidikan, penyidik KPK juga melakukan penyegelan terhadap sejumlah lokasi di Kabupaten Pemalang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Beberapa ruangan di lingkungan pemerintah daerah menjadi bagian dari lokasi yang diperiksa untuk kepentingan penyidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan barang bukti serta pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang sedang diusut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan harus dihormati oleh seluruh pihak. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara efektif. Oleh karena itu, mekanisme penunjukan pelaksana tugas dipandang sebagai langkah administratif yang diperlukan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat adanya persoalan hukum yang menimpa kepala daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Nurkholes diharapkan mampu menjaga stabilitas pemerintahan daerah, memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, serta memastikan seluruh pelayanan publik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi juga meminta seluruh ASN tetap fokus menjalankan tugas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang.

Selain itu, masyarakat diimbau tetap memanfaatkan seluruh layanan pemerintah sebagaimana biasa karena seluruh unit pelayanan dipastikan tetap beroperasi. Pemerintah Kabupaten Pemalang diminta memberikan kepastian bahwa pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, bantuan sosial, hingga berbagai layanan publik lainnya tetap tersedia tanpa perubahan prosedur. Dengan langkah tersebut, diharapkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara normal meskipun terjadi pergantian kepemimpinan sementara akibat proses hukum yang sedang berjalan.