PKB Usung "Prabowonomics" di Harlah ke-28, Cak Imin: Indonesia Harus Berdaulat, Tak Lagi Didikte Pasar

dengarinfo – Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun 2026 tidak hanya menjadi momentum konsolidasi politik menjelang agenda nasional beberapa tahun ke depan, tetapi juga menjadi panggung untuk memperkenalkan sebuah gagasan ekonomi yang kini mulai mendapat perhatian publik, yakni "Prabowonomics". Tema tersebut diangkat secara resmi dalam puncak perayaan Harlah PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7), dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para ketua umum partai politik.

Sejak memasuki arena acara, ribuan kader PKB telah mengenakan kaus putih bertuliskan "Prabowonomics" di bagian depan. Pada bagian belakang kaus tercetak kalimat "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi", sebuah slogan yang menurut PKB menggambarkan arah pembangunan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kehadiran ribuan kader dengan atribut seragam tersebut menjadikan istilah "Prabowonomics" sebagai pusat perhatian sepanjang berlangsungnya acara. (news.detik.com)

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan bahwa pemilihan tema tersebut bukan sekadar bentuk dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga refleksi atas kebutuhan Indonesia untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri dan berlandaskan konstitusi.

Menurut Cak Imin, selama bertahun-tahun Indonesia terlalu dipengaruhi oleh dinamika pasar global. Perubahan harga komoditas internasional, gejolak ekonomi dunia, hingga kebijakan negara-negara maju sering kali berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional. Situasi tersebut, kata dia, membuat ruang gerak pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi menjadi semakin sempit.

"Kita merasa selama sekitar dua puluh tahun terakhir terlalu banyak diombang-ambingkan oleh keadaan yang berada di luar kendali kita. Pasar terlalu mendikte arah kebijakan ekonomi kita," ujar Cak Imin.

Ia menilai, Indonesia membutuhkan paradigma baru yang menempatkan negara sebagai pengarah pembangunan, bukan sekadar mengikuti mekanisme pasar. Menurutnya, negara harus memiliki keberanian menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kepentingan nasional, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, industri strategis, ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga perlindungan terhadap pelaku usaha nasional.

Cak Imin menegaskan bahwa konsep "Prabowonomics" tidak dimaksudkan untuk menolak sistem ekonomi pasar ataupun mengurangi kerja sama internasional. Sebaliknya, konsep tersebut menekankan bahwa keterbukaan ekonomi harus tetap diimbangi dengan kemampuan negara menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Dengan demikian, Indonesia tetap dapat berpartisipasi dalam perdagangan global tanpa kehilangan kendali atas arah pembangunan domestik.

Menurutnya, kebijakan hilirisasi industri, penguatan sektor pertanian, pembangunan industri pengolahan, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, hingga program swasembada pangan merupakan bagian dari semangat yang ingin diwujudkan melalui konsep tersebut. Seluruh kebijakan itu dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik penggunaan istilah "Prabowonomics" sebagai tema Harlah PKB. Bahkan, saat menyampaikan pidato, Prabowo mengaku merasa terhormat karena gagasan tersebut diangkat dalam forum politik nasional.

Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai "Prabowonomics" pada dasarnya bukanlah konsep ekonomi baru. Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah hanyalah pelaksanaan kembali cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi.

Prabowo mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, peningkatan produktivitas nasional, serta terciptanya keadilan sosial. Negara, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, serta industrialisasi berbasis sumber daya dalam negeri agar Indonesia mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik geopolitik, perang dagang, dan perlambatan ekonomi, negara dinilai harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh perubahan eksternal.

Harlah PKB tahun ini sekaligus menjadi ajang menunjukkan soliditas koalisi pemerintahan. Selain Presiden dan Wakil Presiden, acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, para pimpinan MPR dan DPR, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Presiden Prabowo beberapa kali melontarkan candaan kepada para tamu undangan, termasuk saat menyapa Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Candaan mengenai singkatan "MBG" yang disebut sebagai "Mas Bahlil Ganteng" sontak mengundang gelak tawa seluruh peserta dan menjadi salah satu momen yang paling banyak diperbincangkan di media sosial.

Di balik suasana yang penuh keakraban tersebut, tema "Prabowonomics" memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Sejumlah pengamat menilai istilah tersebut menggambarkan upaya pemerintah untuk memperkuat peran negara dalam pembangunan ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Meski demikian, implementasi konsep tersebut tetap akan bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, daya saing investasi, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Bagi PKB, penggunaan tema "Prabowonomics" merupakan penegasan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada amanat konstitusi. Partai tersebut meyakini bahwa negara tidak boleh hanya menjadi penonton dalam mekanisme pasar, tetapi harus hadir sebagai pengarah pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, serta memastikan kekayaan nasional benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Melalui Harlah ke-28 ini, PKB tidak hanya merayakan perjalanan organisasinya, tetapi juga menyampaikan pesan politik bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ke depan harus berlandaskan kemandirian, keberdaulatan, dan keadilan sosial. Tema "Prabowonomics" pun menjadi simbol komitmen tersebut, sekaligus membuka ruang diskusi publik mengenai bagaimana arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo akan diwujudkan dalam berbagai program pembangunan nasional selama lima tahun mendatang.