Prabowo: Demonstrasi Berujung Kerusuhan Berpotensi Mencelakakan Bangsa

Dengarinfo — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan dapat mencelakakan kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, kekerasan dalam penyampaian aspirasi publik tidak hanya merusak ketertiban umum, tetapi juga berisiko menghambat pembangunan nasional serta melemahkan persatuan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum pertemuan pemerintah pusat dan daerah, Senin (2/2). Dalam pidatonya, Presiden mengakui bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, ia menekankan bahwa hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

“Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Tetapi jika berubah menjadi kerusuhan, anarki, dan kekerasan, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kerusuhan akibat aksi massa dapat menimbulkan dampak berlapis. Dari sisi keamanan, tindakan anarkis berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum. Dari sisi ekonomi, ketidakstabilan sosial dinilai dapat menurunkan kepercayaan investor, mengganggu kegiatan usaha, dan menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja.

Prabowo mencontohkan bahwa iklim usaha yang kondusif membutuhkan stabilitas dan kepastian hukum. “Pabrik tidak akan dibangun di tempat yang setiap saat dilanda kerusuhan. Lapangan kerja tidak tercipta dari kekacauan,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan adanya kemungkinan demonstrasi ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan aspirasi murni masyarakat. Ia menilai, praktik tersebut berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat serta mengaburkan tujuan demokrasi itu sendiri.

“Kita harus waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kemarahan rakyat untuk kepentingan sempit. Jika bangsa ini terpecah, yang untung bukan rakyat, melainkan mereka yang punya agenda tersembunyi,” ujarnya.

Meski bersikap tegas terhadap aksi anarkis, Prabowo menegaskan pemerintah tidak anti kritik. Ia menyatakan bahwa ruang dialog tetap terbuka dan kritik konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan publik. Pemerintah, kata dia, mendorong penyampaian aspirasi melalui jalur-jalur damai, dialog terbuka, serta mekanisme konstitusional yang tersedia.

Presiden juga mengajak mahasiswa, buruh, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional di tengah perbedaan pandangan. Menurutnya, demokrasi yang sehat bukan hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga ketertiban dan keutuhan bangsa.

“Perbedaan pendapat itu wajar, bahkan perlu. Tetapi persatuan nasional dan masa depan rakyat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun,” kata Prabowo.

Di akhir pernyataannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil dan profesional. Aparat keamanan, lanjutnya, akan bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum, namun tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Dengan penekanan tersebut, Prabowo berharap demokrasi Indonesia dapat terus berjalan secara matang, stabil, dan berorientasi pada kemajuan, sehingga aspirasi rakyat dapat tersalurkan tanpa mengorbankan keamanan dan kepentingan nasional.