Presiden Prabowo minta Pamong Praja Muda utamakan kepentingan rakyat

Dengarinfo - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap Pamong Praja Muda harus mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan saat melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 29 Juli 2026. Dalam amanatnya, Presiden menekankan bahwa kehormatan seorang aparatur negara tidak ditentukan oleh jabatan maupun pangkat, melainkan oleh manfaat yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan.

Presiden menyampaikan bahwa para lulusan IPDN telah memilih jalan pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, seorang Pamong Praja merupakan pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan. Karena itu, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus selalu berpijak pada kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa para Pamong Praja Muda merupakan wajah negara di tengah masyarakat. Sikap, perilaku, integritas, dan cara mereka memberikan pelayanan akan menjadi cerminan hadir atau tidaknya negara di mata rakyat. Apabila aparatur bekerja secara profesional dan melayani dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin meningkat. Sebaliknya, pelayanan yang buruk dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Presiden meminta seluruh lulusan IPDN menjaga integritas dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, aparatur pemerintahan harus menjadi perekat persatuan bangsa dengan menjunjung tinggi semangat kebhinekaan serta menghindari sikap yang hanya mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman memerlukan aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, Presiden mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan birokrasi yang sederhana, cepat, dan bersih dari praktik korupsi. Aparatur pemerintahan diminta menghindari prosedur yang berbelit-belit serta memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Menurutnya, rakyat mengharapkan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam arahannya, Presiden juga mengajak para Pamong Praja Muda untuk bekerja dengan rendah hati dan tidak bersikap arogan dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya kedekatan aparatur dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan negara. Aparatur pemerintahan diharapkan hadir sebagai pemimpin yang mampu memberikan dukungan ketika masyarakat menghadapi berbagai kesulitan.

Sebanyak 1.204 Pamong Praja Muda yang dilantik terdiri atas 728 lulusan putra dan 476 lulusan putri. Setelah resmi dilantik, mereka akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Pemerintah berharap para lulusan mampu menjadi penggerak birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas aparatur pemerintahan di Indonesia. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat, tetapi juga oleh kemampuan aparatur di daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, para lulusan IPDN diharapkan mampu menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat sekaligus menjadi pemimpin yang menjaga kepercayaan publik terhadap negara melalui kinerja yang profesional, jujur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.