Dengarinfo — Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai pejabat tinggi di Bank Indonesia (BI) memantik perhatian luas publik dan kalangan ekonomi. Selain pengakuannya yang menyebut belum memiliki pengalaman teknis di bidang moneter, latar belakang keluarga Thomas sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto turut menjadi bahan perbincangan.
Dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang digelar di Jakarta, Thomas secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya tidak berasal dari jalur teknokrat moneter yang selama ini identik dengan bank sentral. Ia menegaskan bahwa perjalanan kariernya lebih banyak berkaitan dengan kebijakan publik, ekonomi makro, serta perumusan strategi pembangunan.
“Saya tidak akan menutup-nutupi. Pengalaman saya bukan di ranah teknis moneter. Namun saya merasa bisa menjalankan peran ini karena Bank Indonesia adalah institusi yang sangat kuat, dengan tim dan mekanisme kerja yang solid,” ujar Thomas di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, kebijakan moneter tidak pernah lahir dari satu individu, melainkan dari proses kolektif yang melibatkan kajian mendalam, data yang komprehensif, serta perdebatan internal di tingkat pimpinan BI. Ia menyebut peran pejabat tinggi di BI bukan semata-mata soal teknis, tetapi juga soal kepemimpinan, koordinasi, dan kemampuan menjaga kesinambungan kebijakan.
Pernyataan tersebut langsung memicu beragam tanggapan. Sejumlah ekonom menilai keterbatasan pengalaman moneter dapat menjadi tantangan serius, mengingat Bank Indonesia memiliki mandat strategis dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah, serta ketahanan sistem keuangan nasional. Dalam kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, bank sentral dituntut bertindak presisi dan kredibel.
Namun, sebagian kalangan lainnya melihat penunjukan Thomas sebagai upaya menghadirkan perspektif kebijakan yang lebih luas. Latar belakangnya di bidang kebijakan publik dinilai dapat memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan agenda pembangunan nasional, selama tetap berada dalam koridor independensi BI.
Isu hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto juga tak luput dari sorotan. Pengamat menilai, dalam konteks demokrasi dan tata kelola institusi, kedekatan personal dengan penguasa akan selalu memunculkan pertanyaan publik. Oleh karena itu, transparansi, profesionalisme, serta rekam jejak keputusan akan menjadi ujian utama bagi Thomas.
“Independensi Bank Indonesia adalah harga mati. Siapa pun pejabatnya, termasuk yang memiliki hubungan keluarga dengan presiden, harus mampu menunjukkan bahwa setiap kebijakan murni berbasis data dan kepentingan stabilitas ekonomi,” ujar seorang pengamat ekonomi.
Thomas sendiri menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi BI. Ia menyatakan siap bekerja di bawah sistem dan aturan yang sudah mengikat bank sentral, serta membuka diri terhadap kritik publik.
Di tengah dinamika ekonomi global, mulai dari ketidakpastian suku bunga global hingga volatilitas pasar keuangan, publik kini menantikan langkah konkret Thomas Djiwandono di Bank Indonesia. Pengakuan “belum berpengalaman” yang ia sampaikan secara terbuka kini menjadi taruhan, apakah dapat ditebus dengan kinerja, adaptasi cepat, dan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
Tulis Komentar Anda