Gus Yaqut Gugat Status Tersangka, Ajukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan

Dengarinfo — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang dikenal sebagai Gus Yaqut resmi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap dirinya. Permohonan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026 dan tercatat dengan Nomor Perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 Februari 2026 pukul 10.00 WIB. Langkah hukum ini menjadi respons atas keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya menetapkan Yaqut sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Permohonan praperadilan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya proses penetapan tersangka yang dilakukan penyidik. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya terkait penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penetapan tersangka. Pihak pemohon menilai terdapat persoalan dalam aspek formil maupun materiil, termasuk terkait kecukupan alat bukti dan prosedur penyidikan yang digunakan dalam menetapkan status tersangka. Upaya ini disebut sebagai bentuk penggunaan hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas proses peradilan yang adil.

Perkara yang menjerat mantan Menag tersebut berkaitan dengan distribusi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diterima Indonesia. Kuota tambahan itu sebelumnya menjadi perhatian publik karena menyangkut pengaturan alokasi antara jemaah reguler dan jemaah khusus. KPK menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembagian kuota tersebut, yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara serta ketidakadilan dalam antrean keberangkatan jemaah. Penyidik disebut telah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen sebelum akhirnya menetapkan Yaqut sebagai tersangka pada awal Januari 2026.

Menanggapi gugatan praperadilan tersebut, KPK menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. KPK juga menyampaikan bahwa proses penghitungan potensi kerugian negara dilakukan melalui koordinasi dengan auditor negara guna memastikan akurasi dan akuntabilitas perhitungan. Pihak KPK menyatakan siap menghadapi proses praperadilan dan akan menyampaikan argumentasi hukum di persidangan.

Hingga saat ini, Yaqut belum dilakukan penahanan dan masih berstatus tersangka sembari menunggu proses persidangan praperadilan. Putusan hakim nantinya akan menentukan apakah penetapan tersangka tersebut dinyatakan sah atau sebaliknya. Jika gugatan dikabulkan, maka status tersangka dapat gugur dan penyidikan berpotensi dihentikan atau diperbaiki sesuai pertimbangan hakim. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, proses penyidikan oleh KPK akan terus berlanjut ke tahap berikutnya.

Perkembangan perkara ini menjadi sorotan luas karena menyangkut tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang memiliki dimensi administratif, keuangan, serta kepercayaan publik. Selain berdampak hukum bagi pihak yang bersangkutan, kasus ini juga dinilai menjadi ujian terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji nasional. DengarInfo akan terus memantau jalannya proses hukum dan menghadirkan pembaruan informasi terkait sidang praperadilan serta dinamika penyidikan yang berlangsung.