Terungkap Nusron Wahid Sudah Mundur dari Pengurus Golkar Lebih Enam Bulan, Sarmuji: Mungkin Fokus ke Hal Lain

dengarinfo - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid ternyata telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu. Namun, pengunduran diri tersebut hanya dari struktur kepengurusan dan Nusron masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji membenarkan bahwa keputusan tersebut telah diambil Nusron sejak beberapa waktu lalu. Menurut Sarmuji, Nusron kemungkinan ingin memusatkan perhatian pada urusan lain.

“Pak Nusron mundur dari pengurus lebih dari enam bulan lalu. Mungkin mau fokus untuk hal lain,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin, 21 September 2026.

Meski demikian, Sarmuji tidak menjelaskan secara spesifik kegiatan atau urusan yang menjadi alasan Nusron melepaskan jabatannya dalam struktur DPP Partai Golkar. Ia menyebut pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Sebelum mundur, Nusron tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar dalam kepengurusan periode 2024-2029. Posisi tersebut berada dalam bagian Fungsi Elektoral 1 dalam struktur kepengurusan partai.

Kabar pengunduran diri Nusron sebelumnya juga telah dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Doli menyatakan pengajuan pengunduran diri dari kepengurusan DPP telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, namun tidak merinci alasan di balik keputusan tersebut.

Dengan demikian, Nusron tidak keluar dari Partai Golkar. Perubahan statusnya hanya berkaitan dengan posisi dalam struktur kepengurusan DPP, sementara keanggotaannya sebagai kader partai tetap berlangsung.

Keterangan mengenai waktu pengunduran diri itu muncul ketika nama Nusron menjadi perhatian publik menyusul perkembangan perkara dugaan suap terkait Hak Guna Bangunan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Nusron sebelumnya menyatakan tidak mengetahui duduk perkara kasus tersebut, sementara Kementerian ATR/BPN juga membantah kabar yang menyebut dirinya mundur dari jabatan menteri.

Karena pengunduran diri dari kepengurusan Golkar disebut telah berlangsung lebih dari enam bulan lalu, keterangan tersebut menempatkan keputusan Nusron pada waktu jauh sebelum perkembangan terbaru perkara di lingkungan Kementerian ATR/BPN mencuat ke publik. Hingga kini, alasan pasti Nusron meninggalkan struktur kepengurusan DPP Golkar belum dijelaskan secara rinci.