Mendagri tekankan penguatan kapasitas dan dukungan bagi kepala daerah demi optimalkan pelayanan publik

Dengarinfo - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas serta dukungan yang memadai bagi kepala daerah agar mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Menteri Dalam Negeri, kepala daerah memegang peran strategis sebagai pemimpin eksekutif di wilayah masing-masing sehingga perlu didukung dengan berbagai instrumen yang memungkinkan mereka melaksanakan tugas secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa beban tugas kepala daerah saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Selain bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, kepala daerah juga dituntut mampu mencapai berbagai target pembangunan nasional yang menjadi indikator keberhasilan daerah. Target tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, percepatan penanganan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, pengurangan pengangguran, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Seluruh indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat desentralisasi.

Menurut Tito Karnavian, sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah. Di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola potensi masing-masing. Namun di sisi lain, besarnya kewenangan tersebut juga diikuti tanggung jawab yang semakin kompleks sehingga kepala daerah membutuhkan dukungan yang memadai agar mampu menjalankan seluruh fungsi pemerintahan secara optimal. Ia menilai kepala daerah tidak dapat dibiarkan bekerja sendiri menghadapi berbagai tantangan pembangunan tanpa adanya penguatan kapasitas maupun dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada kepala daerah adalah melalui penguatan instrumen keuangan. Ia menjelaskan bahwa regulasi mengenai kedudukan keuangan kepala daerah yang hingga kini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dapat dikaji kembali agar sesuai dengan kondisi saat ini. Meski demikian, Tito menegaskan bahwa setiap kemungkinan penyesuaian harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara serta dikaitkan dengan capaian kinerja masing-masing kepala daerah sehingga tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Dalam pandangannya, kesejahteraan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari besarnya tanggung jawab yang mereka emban. Kepala daerah harus mengambil berbagai keputusan strategis setiap hari, mulai dari pengelolaan anggaran, pelayanan publik, penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga penyelesaian berbagai persoalan sosial di daerah. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya instrumen pendukung yang memadai agar kepala daerah dapat berkonsentrasi menjalankan tugas tanpa terganggu oleh berbagai keterbatasan yang bersifat administratif maupun fiskal.

Selain aspek dukungan keuangan, Tito Karnavian juga mendorong kepala daerah agar terus mengembangkan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan PAD merupakan salah satu kunci memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, peningkatan PAD tersebut harus dilakukan melalui inovasi pelayanan, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta kemudahan investasi, bukan dengan membebani masyarakat melalui pungutan yang tidak produktif.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu membangun iklim investasi yang sehat melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penciptaan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di daerah, penerimaan daerah diharapkan meningkat secara alami melalui pertumbuhan sektor usaha, bukan semata-mata melalui kenaikan tarif pajak atau retribusi. Strategi tersebut dinilai lebih berkelanjutan dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri juga memastikan pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membantu daerah-daerah yang mengalami keterbatasan kapasitas fiskal. Dukungan tersebut diberikan terutama kepada daerah yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai maupun pembiayaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan hak-hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terpenuhi. Tito menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki opsi untuk merumahkan ataupun memberhentikan PPPK hanya karena keterbatasan anggaran daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Tito mengingatkan bahwa penguatan kapasitas kepala daerah juga harus disertai peningkatan integritas. Pemerintah selama ini terus melakukan pembinaan terhadap kepala daerah melalui berbagai mekanisme, mulai dari pembekalan setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi berkelanjutan. Program pembinaan tersebut melibatkan berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, serta kementerian dan lembaga lainnya agar kepala daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai tata kelola pemerintahan yang baik serta pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Tito, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun pemerintah, tetapi juga oleh integritas pribadi setiap kepala daerah. Oleh sebab itu, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah juga terus mengembangkan berbagai sistem digital untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berbagai instrumen pengawasan lainnya guna meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri serta pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dipimpin Ketua Umum Bursah Zarnubi. Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi mengenai kondisi fiskal daerah, tantangan penyelenggaraan pemerintahan, serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan antara pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.